PENGAWASAN PENDIDIKAN

Lengkapnya ada di sini : Download di sini

A. Pengertian

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Berikut merupakan definisi pengawasan menurut para ahli :

1.    Menurut Murdick, Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan, bagaimanapun rumit dan luasnya organisasi.

2.    Menurut Antony, Dearden dan Bedford, Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan agar anggota organisasi melaksanakan apa yang dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi serta memanfaatkannya untuk mengendalikan organisasi.

3.    Menurut Winardi, Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Pengawasan meliputi tindakan untuk menuntun dan memotivasi usaaha pencapaian tujuan maupun tindakan untuk mendeteksi dan memperbaiki pelaksanaan yang tidak efektif dan tidak efisien, menjadi efektif dan efisien.

B.                 Macam-Macam Pengawasan

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1.                  Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

2.                  Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

3.                  Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

C.                Maksud dan Tujuan Pengawasaan

1.      Maksud pengawasan.

Made Pidarta (2004, hlm. 158) mengatakan bahwa fungsi manajemen control atau pengawasan harus dilaksanakan dengan maksud :

1. Agar  perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan individual mereka masing-masing
2. Agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara perencanaan dengan pelaksanaan.

2.      Tujuan pengawasan

1. Mengawasi aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan dalam organisasiagar sesuai dengan tujuan organisasi
2. Memastikan anggota  organiasi melaksanakan tugas dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan
3. Mengoreksi dengan waktu dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Mengumpulkan informasi yang akurat tentang keadaan sekarang untuk peningkatan kualitas dimasa yang akan datang.

D.                Tahapan Pengawasan

Menurut Nanang Fattah ada tiga tahapan dalam melaksanakanpengawasan

1. Menetapkan standard-standard pelaksanaan

Penetapan standar biaanya dilakukan pada proses perencanaan. Penentuan standar mencakup criteria untuk semua lapisan pekerjaan (job performance) yang terdapat dalam suatu organisasi.Standar yang ditetappkan harus merupakan standar yang jelas, dapat diukur dan mengandung batas waktu yang spesifik.Standaradalahkriteria-kriteria untuk mengukur elaksanaan pekerjaan. Criteria-kriteria tersebut dapat dalam bentuk kunatitatif dan kualitatif

2. Pengkuran hasil / pelaksanaan pekerjaan

Tahap kedua dari proses pengawasan adalah pengukuran hasil/pelaksanaan. Metode dan teknik koreksinya dapaat dilihat/ dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, dari perencanaan, sebagai tolak ukur dari semua proses manajemen.

3.    Menentukan Deviasi atau Penyimpangan dan Mengadakan Tindakan Perbaikan

Fase ini akan dilaksanakan apabila dipastikan terjadi penyimpangan. Perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau yang telah ditentukan sebelumnya.

E. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Prinsip adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh seorang pengawas dalam menjalankan tugas kepengawasannya.

1.      Trust artinya kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak sekolah dengan pihak pengawas sekolah sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya.

2.      Realistic artinya kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data eksisting sekolah.

3.      Utility artinya proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya.

4.      Supporting, Networking dan Collaborating artinya seluruh aktivitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder.

5.      Testable, artinya hasil pengawasan harus mampu menggambarkan kondisi kebenaran objektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun.

Prinsip-prinsip di atas digunakan pengawas dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang pengawas/ supervisor pendidikan pada sekolah yang dibinanya. Dengan demikian kehadiran pengawas di sekolah bukan untuk mencari kesalahan sebagai dasar untuk memberi hukuman akan tetapi harus menjadi mitra sekolah dalam membina dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah sehingga secara bertahap kinerja sekolah semakin meningkat menuju tercapainya sekolah yang efektif.