10 Definisi Demokrasi :
1. Menurut Abdul
Ghani Ar Rahhal
Di dalam bukunya, Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrathiyyah
mendefinisikan demokrasi sebagai “kekuasaan rakyat oleh rakyat”. Rakyat adalah
sumber kekuasaan. Ia juga menyebutkan bahwa orang yang pertama kali mengungkap
teori demokrasi adalah Plato. Menurut Plato, sumber kekuasaan adalah keinginan
yang satu bukan majemuk.
Definisi ini juga yang dikatakan
oleh Muhammad Quthb dalam bukunya
Madzahib Fikriyyah Mu’ashirah
2. Menurut Abrahan
Lincoln, 1863
Demokrasi adalah pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( government of the people, by the people,
and for the people).
3.
Menurut Ranny, demokrasi merupakan suatu bentuk
pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip
kedaulatan rakyat (popular soveregnity), kesamaan politik (political equality),
konsultasi atau dialog dengan rakyat (political consultation), dan berdasarkan
pada aturan mayoritas.
4.
Menurut Sarjen, setiap sistem demokrasi selalu
didasarkan pada ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu
di bidang pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui
wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.
5. Menurut
International Commission of Jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik
diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka
dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.
6. Menurut Yusuf
Al-Qordhawi
Demokrasi adalah Wadah Masyarakat
untuk memilih sesorang untuk mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinanya
bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki,
dan mereka berhak meminta pertanggung jawaban penguasa jika pemimpin tersebut
salah. Merekapun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh
dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya, atau sistem politik yang tidak mereka
kenal dan tidak mereka sukai
7. Menurut Hans
Kelsen
Demokrasi adalah pemerintahan oleh
rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil
rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan
kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.
8. Samuel Hutington
Demokrasi akan tercipta jika para
pemberi keputusan yang kuat dalam suatu sistem pemerintahan dipilih melalui
suatu proses pemilihan umum yang jujur dan adil serta secara berkala. Di dalam
sistem ini, para kandidat atau calon pemimpin bebas untuk melakukan persaingan
untuk memperolah suara. Selain itu, dalam demokrasi juga negara yang telah
berusia dewasa berhak untuk memberikan suara dalam sistem tersebut
9. Hans Kelsen
Demokrasi ialah pemerintahan dari
rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, maka wakil-wakil rakyat yang terpilih
merupakan pelaksana kekuasaan negara, dimana rakyat telah memiliki keyakinan
bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam
pelaksanaan pemerintahan tersebut.
10. John L Esposito
Dasarnya dmokrasi ialah suatu bentuk
pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Karenanya rakya mempunyai hak untuk
ikut berpartisipasi, berpersan aktif meski pada saat pengontrolan terhadap
kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu dalam lembaga
resmi pemerintahan terdapat pemisah yang tgerdiri dari berbagai unsur seperti
unsur eksklusif, legislatif dan unsur yudikatif secara jelas.
PANDANGAN ISLAM TERHADAP DEMOKRASI
Dalam pandangan islam, demokrasi bersesuaian dengan
pandangan islam . Berikut ini merupakan bukti kesesuaian tersebut :
1.
Syura dalam Konsep Demokrasi
Secara umum konsep syura sangat sesuai dengan demokrasi karena
menempatkan semua masyarakat dalam satu tempat yang sama. Di Indonesia,
demokrasi yang dibangun berdasarkan konsep syura dimana setiap pemimpin dipilih
oleh rakyatnya. Tentang apakah sistem pemilihan tersebut secara langsung oleh
pemerintah maupun melalui perwakilan di dewan perwakilan rakyat sebenarnya
adalah hal yang sama. Selama rakyat atau wakilnya mempunyai keinginan yang sama
hal tersebut bukanlah masalah.
Piagam Madinah merupakan konstitusi demokrasi Islam pertama dalam
sejarah pemerintahan konstitusional. Para intelektual muslim sepakat bahwa
prinsip syura adalah sumber etika demokrasi Islam. Mereka menyamakan konsep
syura dengan konsep demokrasi modern.
2.
Ijma’ dalam Konsep Demokrasi
Ijma , kesepakatan
bersama atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Ijma’ atau konsensus telah lama diterima sebagai konsep pengesahan
resmi dalam hukum Islam, terutama di kalangan kaum Muslim Sunni.
Dalam pengertian lebih
luas, konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif
bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan
sistem yang mengakui suara mayoritas. Beberapa cendekiawan kontemporer
menyatakan bahwa dalam sejarah Islam karena tiedak ada rumusan yang pasti
mengenai struktur negara dalam al-Quran, legitimasi negara bergantung pada
sejauh mana organisasi dan kekuasaan negara mencerminkan kehendak umat. Sebab
seperti yang pernah ditekankan oleh para ahli hukum klasik, legitimasi
pranata-pranata negara tidak berasal dari sumber-sumber tekstual, tetapi
didasarkan pada prinsip Ijma’. Atas
dasar inilah konsensus dapat menjadi legitimasi sekaligus prosedur dalam suatu
demokrasi Islam.
3.
Maslahah dalam Konsep Demokrasi
Maslahah adalah
menarik/mewujudkan kemanfaatan atau
menyingkirkan/menghindari kemudaratan. Dalam konsep demokrasi, Maslahah menjadi
bagian yang penting ketika dihadapkan dengan kebebasan individu dan persamaan
HAM. Konsep Maslahah memberikan penilaian yang lebih obyektif tentang bagaimana
kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadi. Perwujudan Maslahah
dan mafsadah dalam pelbagai situasi dan kondisi memerlukan standar yang jelas
dan berterusan untuik digunakan oleh para mujtahid. Apabila mafsadah dan
Maslahah tidak mampu dipertemukan maka hendaklah dilakukan pentarjihan di
antara kedua posisi dengan dipilih salah satu dari dua posisi yang lebih
dominan. Bahkan ketika terjadi kontradiksi antara Maslahah dengan Maslahah,
mafsadah dengan mafsadah dalam kategori yang sama seperti daruriyah, hajiyyah
dan tahsiniyah.
MASYARAKAT ISLAM TERCIPTA DI INDONESIA (DALAM
ALAM DEMOKRASI)
Seperti uraian yang
telah jelaskan diatas bahwa islam dapat tumbuh dalam alam demokrasi, islam
bukan anti terhadap sistem tersebut justru dalam politik islam demokrasi dapat
tumbuh subur. Kita dapat melihat demokrasi dan sistem islam mempunyai banyak
kesamaan, misalnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Atas dasar tersebut,
menyimpulkan bahwa masyaraakat islam dapat tumbuh di Indonesia yang menganut
sistem demokrasi. Walau demikian , semua harus berjalan berdasarkan syariat
islam, sama sekali tidak boleh melenceng dari rujukan tersebut, walau sejengkal
saja.
Kebebasan di sini juga
mempunyai aturan atau batasan-batasan tertentu, misalnya dalam sistem
pemerintahan tidak boleh orang kafir yang menjadi pemimpin, tentu mempunyai
alasan jelas bahwa ketika orang kafir yang memimpin, beliau memiliki kebijakan
untuk mengubah sistem ke arah yang
liberal, atau menjadikan Negara sekuler yang tentu saja jauh dari syariat islam
dan sangat bertentangan dengan islam .
Comments